Renstra BKD Kota Bontang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, program pembangunan harus diperbaharui dengan perubahan mendasar dan harus mengandung semangat desentralisasi, berpola pendekatan wilayah serta berorientasi pada pengembangan keunggulan kompetitif.

Renstra Bontang 2013

Pemberian wewenang kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang menuntut adanya aparatur pemerintah yang bersih dan menempatkan diri sebagai aparatur yang harus melayani masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan dimaksud, maka pemerintah daerah diharapkan menerapkan transparansi dalam pelayanan, akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif atas tuntutan masyarakat. Hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintah dan kelembagaan daerah yang baik sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran di atas diperlukan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan keinginan ini telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Bontang yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Strategis yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah serta Arah Kebijakan Umum (AKU) yang merupakan pola dasar pembangunan 5 (lima) tahunan yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

Dengan memperhatikan pentingnya pelayanan administrasi pembangunan maka kepada aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang perlu ditingkatkan profesionalisme dan kinerjanya sehingga semua tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, maka aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang perlu memiliki kemampuan dalam pembangunan administrasi publik yang meliputi kemampuan dalam pengembangan paradigma baru, kemampuan dalam menyusun manajemen stratejik dan kemampuan dalam merumuskan kebijakan publik.

Secara geografis posisi kota Bontang berada pada segitiga BONSA SEMAWA (Bontang, Samarinda, Sebulu dan Muara Wahau) dan TANRE MAWA (Tanjung Redeb dan Wahau) sangatlah strategis untuk terus berkembang dimasa mendatang. Selain itu juga, terdapat wilayah Bontang yang menghadap pada Selat Makassar dan merupakan jalur Pelayaranan Nasional-Regional dan Internasional yang juga secara strategis dapat mendukung perkembangan investasi, industri, perdagangan dan pariwisata. Dari keadaan ini diharapkan pemerintah Kota Bontang beserta segenap aparaturnya mampu menjadi fasilitator dan dinamisator bagi laju investasi, pariwisata, perdagangan danĀ  industri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *