Pembahasan Pengembangan Pariwisata Sudah Terlambat?

Pelatihan RIPPDA

Pembahasan raperda tentang Rencana Induk PenMalioboro-Objek-Wisata-Belanja-Andalan-Di-Yogyakartagembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Yogyakarta dinilai terlambat. Selain sudah memiliki Perda 4/2010 terkait penyelenggaraan kepariwisataan, pengembangan wisata di Kota Yogyakarta juga sudah sulit dikendalikan. Oleh karena itu, masih diperlukan perda turunan agar pembangunan kepariwisataan lebih terkonsep dan bisa beriringan dengan rencana tata ruang wilayah. “RIPPDA memang sudah terlambat karena sekarang ini kami membahas indukan tapi anakannya sudah ada, yakni Perda 4/2010. Mau tidak mau, nanti harus ada perda turunan setelah RIPPDA disahkan,” papar Ketua Pansus Raperda RIPPDA, Rifki Listianto, Senin (13/4/2015).

Meski begitu, pansus tetap optimis RIPPDA bakal memberikan dampak positif dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Yogyakarta. Terutama terkait pengembangan wisata yang dilakukan hingga 2020 mendatang.

Rifki menambahkan, lantaran hanya sebagai regulasi induk, maka RIPPDA tidak mengatur secara detail dunia kepariwisataan. Hal-hal teknis itu kelak akan direkomendasikan dalam perda-perda turunan. Terutama yang disesuaikan dengan rencana detail tata ruang kota serta kawasan strategis pariwisata yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Karena ini induk, maka hanya mengatur arahan secara garis besarnya dulu. Terutama eksplorasi program kegiatan pariwisata yang akan dilakukan hingga 2020,” paparnya.

Selain itu, meski pembahasan RIPPDA sudah cukup terlambat, namun Rifki juga menjamin, pengembangan kepariwisataan bukan berarti tanpa arah. Pemkot dinilainya masih mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Ditargetkan, Raperda RIPPDA sudah bisa disahkan akhir bulan ini. Selanjutnya harus segera dirumuskan perda turunan yang mengatur lebih detail tentang kepariwisataan. (Dhi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *