Pedoman Penyusunan RIPPDA

Pedoman Penyusunan RIPPDA

pantai-timang-gunung-kidul2Pembangunan pariwisata diperlukan konsep dan strategi yang jelas terutama dilevel perencanaan makro dan mikro.  Dalam Undang—Undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 8 perencanaan pengembangan kepariwisataan dapat diatur melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan. Dalam pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan  berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Artinya, ada keterkaitan antara UU no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan rencana induk pengembangan kepariwisatan  di tingkatan provinsi ataupun kabupaten/kota.

Saling keterkaitan dokumen pengembangan tersebut adalah jika pada tingkat nasional pengembangan dan pembangunan kepariwisataan diatur dengan UU no 10 tahun 2009: Kepariwisataan, RPJP/RPJM dan RIPPNAS. Destinasi provinsi diatur melalui RIPPDA Provinsi, destinasi kabupaten/kota melalui RIPDA Kabupaten/kota. Sedangkan destinasi di tingkat kawasan diatur melalui rencana induk pengembangan kawasan dan di level daya tarik wisata diatur melalui rencana tapak kawasan dan desain teknis.

Berikut disajikan pedoman penyusunan RIPPDA yang dapat dijadikan acuan minimal kegiatan penyusunan.

pedomanrippda-140316020007-phpapp02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *