Indonesia Butuh Infrastruktur Penunjang Pariwisata

Penelitian Pariwisata | RIPPDA | RIPOW | RENSTRA

Perikanan dan PariwisataDosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana I Putu Anom mengharapkan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla mampu meningkatkan infrastruktur pembangunan di Tanah Air, salah satunya di sektor pariwisata.”Indonesia masih kekurangan infrastruktur penunjang pariwisata. Atraksi pariwisata sudah beragam, tetapi aksesibilitasnya yang masih belum mendukung,” kata I Putu Anom, M.Par. di Denpasar, Bali, Minggu (19/10/2014).Menurut dia, pariwisata di sejumlah daerah di Tanah Air sangat beragam dengan pesona alam dan budaya yang diikuti pula dengan ekonomi kreatif dari masyarakatnya.Namun, lanjut Anom, karena infrastruktur yang masih kurang, wisatawan mancanegara masih memilih negara-negara di kawasan ASEAN salah satunya Thailand dan Singapura. “Padahal, keanekaragaman alam dan budaya Indonesia tak kalah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Akan tetapi, kunjungan wisman ke Indonesia masih sekitar delapan juta per tahun,” kata dosen yang juga anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Badung, Bali, itu.

Untuk itu, Anom mengharapkan ada pembenahan infrastruktur penunjang pariwisata, baik dari jalur darat, laut, maupun udara, untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara.

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Wilayah Bali itu juga mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah untuk mengawasi pembangunan pariwisata yang tidak mengindahkan etika dan estetika pariwisata. “Masih ada pelanggaran jalur hijau dan pembangunan pariwisata yang semrawut,” katanya.

Anom mencontohkan agar ada zona-zona akomodasi pariwisata yang jelas untuk memberikan pemilahan kawasan wisata yang menjadi tujuan wisatawan berdasarkan kualitas. Wisatawan yang berkualitas diharapkan lebih memberikan pemasukan bagi Indonesia dari devisa dan total pembelajaan yang dikeluarkan selama berlibur di Tanah Air.

“Misalnya, zona akomodasi pariwisata untuk wisman yang elite kalau di Bali, seperti Nusa Dua, kawasan Kuta untuk menengah dan ‘city hotel’ di kota untuk pelajar, tidak boleh ‘city hotel’ masuk ke desa karena desa itu natural dan harus mahal,” tambah Anom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *