Daerah Wajib Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPKK/RIPPDA) dan di PERDA kan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPKK/RIPPDA)-Tinjauan penelitianpariwisata.com 2016

jatengPerkembangan kepariwisataan di daerah saat ini semakin dinamis dan menjanjikan  mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang strategis untuk mendorong pendapatan asli daerah.  Di satu sisi kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang  harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan  mengamanahkan setiap Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota atau yang lebih dikenal dengan sebutan RIPPDA. Hal ini tertuang dalam pasal 8  ayat 1 yang menyatakan Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Selain itu Undang-undang kepariwisataan yang tertuang dalam pasal 9 juga mengamanahkan untuk  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPKK/RIPPDA) diatur dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota (Tinjauan Redaksi Penelitianpariwisata.com 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *