RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional)

RIPPDA-RIPPARNAS  (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional) menjadi bagian penting dalam pengembangan kepariwisataan nasional dan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tprambanankoeahun 2009 tentang Kepariwisataan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Desember 2011, telah menandatangani Peratutan Pemerintah  Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional  atau disebut RIPPARNAS tahun 2010 – 2025. RIPPARNAS memiliki arti strategis bagi bangsa Indonesia karena pembangunan pariwisata Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrument peningkatan perolehan devisa.

Saat menyampaikan evaluasi akhir tahun di kantornya, Jumat (30/12) lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu menyebutkan, perolehan devisa dari sektor pariwisata tahun 2011 telah menembus angka 8,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 75 triliun. “Angka ini menempatkan sektor pariwisata di peringkat kelima penyumbang devisa negara,” tutur Mari saat itu sembari menyebutkan, angka 8,5 miliar dollar AS itu merupakan kenaikan 11,8 perse dibanding perolehan 2010.

Dalam penjelasan PP Nomor 50 Tahun 2011 itu disebutkan, bahwa RIPPARNAS menjadi sangat penting bagi pembangunan kepariwisataan Indonesia karena (1) memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen,  dan sebagainya sehingga pariwisata Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara postif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, (2) mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

PP Nomor 50 Tahun 2011 memuat visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagi negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh 4 (empat) strategi pembangunan kepariwisataan, yang meliputi destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai; pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab; industri pariwisata yang berdaya saing; dan organisasi pemerintah, Pemda, swasta dan masyarakat yang efektif dalam mendorong terwujudkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam PP No. 50 Tahun 2011 adalah meningkatkan: 1) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; (2) jumlah pergerakan wisatawan nusantara; (3) jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; (4) jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan (5) produk domestic bruto di bidang kepariwisataann.

PP No. 50 Tahun 2011 ini menegaskan arah pembangunan kepariwisataan nasional yang menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program kepariwisataan nasional dalam kurun waktu 2010 – 2025  yang meliputi pembangunan: (1) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN); (2) Pemasaran Pariwasata Nasional; (3) industri pariwisata nasional; (4)  Kelembagaan Kepariwisataan Nasional.

PP No. 50 Tahun 2011 ini juga membagi perwilayahan DPN, yaitu 50 DPN yang tersebar di 33 provinsi, dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 DPN. Adapun syarat untuk menjadi DPN dan KSPN secara rinci dijelaskan dalam ayat 1 dan 2 pasal 10 PP No. 50/2011.

Secara keseluruhan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 2010 – 2015 ini mencakup:  (1) Pembangunan Kepariwisataan Nasional; (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata (DPN); (3) Pembangunan Pemasaran Pariwasata Nasional; (4) Pembangunan Industri Pariwisata Nasional; (5) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Nasional; (6) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Nasional; dan (7) Pengawasan dan Pengendalian RIPPARNAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *